SISTEM PERCEPATAN PELIMPAHAN PERKARA TIPIKOR

LATAR BELAKANG

  • Dalam penanganan TP. Korupsi pada tahap Penyidikan dan selanjutnya dilakukan penuntutan sering terjadi tidak efisiensi waktu sehingga penangan perkara menjadi lambat terutama bagi pelaku yang sudah menyandang status tersangka yang membutuhkan kepastian kapan akan segera disidangkan atau dalam hal ini berubah statusnya menjadi terdakwa.
  • Oleh karenanya, diperlukan adanya percepatan pelimpahan Tipikor setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka untuk mendapat kepastian hukum.

TUJUAN

Memberikan kepastian terhadap seseorang yang disangka menjadi pelaku korupsi dari seorang dengan status tersangka menjadi terdakwa untuk segera disidangkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht).

MANFAAT

Menciptakan sistem peradilan yang cepat dan efisien dengan memperhatikan hak-hak sebagai pelaku Tipikor.

TATA CARA

  • Pertama, setelah tahap Penyidikan seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka Tipikor maka penyidik segera melakukan pemberkasan.
  • Kedua, pemberkasan dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat sehingga dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sudah menjadi berkas perkara.
  • Ketiga, setelah menjadi berkas perkara kemudian dilakukan penelitian oleh Jaksa Peneliti dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan setelah dinyatakan lengkap kemudian dilakukan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
  • Bahwa setelah dilakukan tahap II, JPU dalam waktu maksimal 5 (lima) hari sudah melimpahkan perkara tersebut ke PN Tipikor Mataram.