SISTEM PERCEPATAN PELIMPAHAN PERKARA PIDUM

LATAR BELAKANG

  • Dalam penanganan tindak pidana pada tahap Penyidikan dan selanjutnya dilakukan penuntutan sering terjadi tidak efisiensi waktu sehingga penangan perkara menjadi lambat terutama bagi pelaku yang sudah menyandang status tersangka yang membutuhkan kepastian kapan akan segera disidangkan atau dalam hal ini berubah statusnya menjadi terdakwa.
  • Oleh karenanya, diperlukan adanya percepatan pelimpahan tindak pidana setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka untuk mendapat kepastian hukum.

TUJUAN

Memberikan kepastian terhadap seseorang yang disangka menjadi dari seorang dengan status tersangka menjadi terdakwa untuk segera disidangkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht).

MANFAAT

Menciptakan sistem peradilan yang cepat dan efisien dengan memperhatikan hak-hak sebagai pelaku.

TATA CARA

  • Setelah berkas perkara datang ke kantor Kejaksaan kemudian dilakukan penelitian oleh Jaksa Peneliti dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan setelah dinyatakan lengkap kemudian dilakukan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
  • Bahwa setelah dilakukan tahap II, JPU dalam waktu maksimal 5 (lima) hari sudah melimpahkan perkara tersebut ke PN.